Judul diatas mungkin bagi sebagian kalangan tampak berlebihan, atau mungkin juga dinilai sepele. Namun, paling tidak...lima kata itulah berhasil mengubah kehidupan keseharian saya sebagai dosen � yang semula merupakan hari-hari yang menegangkan, menjadi hari-hari yang menyenangkan sekaligus mengharukan. Mungkin catatan kecil ini dapat menjadi inspirasi bagi sebagian rekan yang mengalami hal serupa. Pada saat-saat awal belajar menjadi pengajar, saya berusaha menerapkan prinsip-prinsip dan etika akademik yang pernah saya pelajari. Disiplin pribadi, ketepatan dan semangat dalam pengerjaan setiap tugas, berani menghadapi tantangan (seberat apapun), kesatria (tidak mundur sebelum perang ditempuh), jujur, terbuka terhadap kritik, dan sikap-sikap lain yang mendukung keberhasilan siswa dalam hidupnya. Hingga sewindu pertama, strategi tersebut relatif masih ampuh; meskipun saya dinilai sebagai dosen yang galak. Siswa yang terlambat hadir atau terlambat mengumpulkan tugas, sudah pasti akan mendapatkan sanksi. Siswa yang ikut asistensi tanpa memperlihatkan kemajuan sesuai dengan yang diminta, tidak lepas dari teguran (tentu saja ditujukan untuk menyemangati yang bersangkutan). Paling tidak, hingga saat itu prinsip-prinsip tersebut menurut saya berhasil mendorong sebagian besar mahasiswa lulus dengan hasil yang baik (bahkan sangat baik). Tentu saja, sebagian besar mahasiswa baru menyadari mereka lulus. Sejak sekitar tahun 2000an, saya merasakan perubahan karakter mahasiswa secara mendasar. Dalam rapat-rapat staf di prodi pun, muncul berbagai keluhan dari hampir seluruh dosen. Sebagian besar menggarisbawahi kondisi mahasiswa yang kurang disiplin, daya juang yang lemah, tidak tekun, tidak dapat mengelola diri dan waktu, serta sikap lain yang diperlukan bagi siswa yang mandiri. Sebagian besar prinsip yang saya yakini sejak kecil dan telah diterapkan selama sekitar 10 tahun, mulai saat itu tampak tidak berlaku. Berbagai peristiwa datang silih berganti yang justru menjadi bumerang. Saya terlihat menjadi berlebihan, dinilai bersikap terlalu keras, cerewet, dan mencapaipuncaknya ketika saya merasa tidak match lagi dengan situasi ini. 4 (empat) kali saya berpikir untuk mengundurkan diri dari ITB...
Semula saya selalu berpikir; mahasiswa SEHARUSNYA sudah memiliki sikap ini dan itu, saat ini saya melihat fakta APA ADANYA dan berusaha membawa mereka pada sikap-sikap yang tetap saya yakini sebagai sebuah sikap yang perlu ditanamkan (seperti telah dijelaskan dimuka). Saya menyadari, bahwa situasi global dunia yang sudah berubah, sangat berpengaruh terhadap alam bawah sadar mereka (juga kita). Dunia yang serba instan, serba cepat, serba di permukaan, serta virtual, dan bahkan mungkin suatu ketika akan melewati batas-batas ambangnya... Saat itu, hati sya yang semula MEMPERTANYAKAN, baru sadar... dan berubah menjadi perasaan iba dengan situasi yang dialami mahasiswa saat ini. Situasi dan keseharian yang mereka jalani jauh lebih kompleks. Kehidupan keseharian yang mereka hadapi juga pasti sudah membuat mereka bingung jika tanpa bimbingan. Kita harus berempati terlebih dahulu terhadap kondisi mereka (yang mungkin tidak terbayangkan sebelumnya) dan berusaha menjadi pendengar yang baik sert memberikan ruang lebih banyak untuk kesabaran. Pernahkah kita menduga, satu kritik pedas bisa membuat mahasiswa pindah prodi bahkan mengundurkan diri dari ITB? Pernahkah terbyangkan, perasaan stress karena ketika SMU selalu menjadi juara kelas dan setelah di ITB menjadi orang yang �biasa� - membuat seorang siswa menggunduli rambutnya? Yang lebih spektakuler adalah mahasiswa yang nekat hendak memotong nadinya karena tidak athu lagi untuk tujuan apa dia berada di dunia ini. Namun sebaliknya, kita mungkin tidak juga menyangka bahwa suatu pertemuan singkat yang bermakna mampu membuat mahasiswa �lolos� dari jeratan putus sekolah. Kita bahkan mungkin tidak menyadari bahwa sebuah sapaan lembut membuat ketakutan mahasiswa lenyap saat sidang akhir yang menegangkan. Sebuah pujian bagi mahasiswa yang sedang berada di titik nadir, mungkin akan dikenang selama hidupnya. Sungguh indah dan betapa berartinya tindak tanduk dan ucapan..........sekecil apapun. Setelah ini diterapkan, hari-hari yang semula menegangkan, kini menjadi jauh lebih dapat dinikmati. Saya justru banyak belajar dari mereka; bukan tentang substansi ilmu Arsitektur-nya, melainkan ilmu tentang kehidupan masa kini yang sudah jauh lebih kompleks... Ketika pikiran dan hati kita MAU BERUBAH, informasi datang silih berganti; termasuk hadirnya pengetahuan-pengetahuan tentang LCE, brain-based-learning, juga film Laskar Pelangi yang menekankan pentingnya mengajar (dan belajar) dengan hati. Karena (mungkin) memang inilah jalan kita untuk berhikmat kepada semesta... To Teach is To Hope Mary Shaughnessy To teach is to hope... That one day a child will know The meaning of confindence And be able to touch other lives... To teach is to pray... That these newly brave souls will use their talents To better the world, instead of just themselves. To teach is to feel... That not all the hurts of those in our care can be healed But they can be soothed by, Dhian D. (ITB lectures, awal februari 2010, tulisan ini mengingatkan diriku ketika menjadi seorang guru, bahwa mengajar dgn hati dan semata2 krn-Nya, subhanallah hasilnya begitu menakjubkan, trims buat ibu Dhian atas pencerahannya smg bermanfaat utk para pengajar) Source : http://rustinah.multiply.com |
Showing posts with label Fenomena pendidikan. Show all posts
Showing posts with label Fenomena pendidikan. Show all posts
Tuesday, December 6, 2011
Mengajar dan Belajar dengan Hati
Friday, November 11, 2011
Di Korea, Rajin Belajar Justru Dirazia Polisi
Jika di Indonesia polisi disibukkan dengan razia tempat-tempat maksiat, di Korea polisi justru disibukkan dengan merazia anak-anak yang ketagihan belajar.
Jika Anda termasuk orangtua yang getol memaksa anak untuk membaca buku pelajarannya, hati-hatilah. Jangan sampai anak Anda justru ketagihan belajar sehingga tidak bisa menimati hidup. Kalau sudah begini, dibutuhkan kekuatan polisi untuk menyetop nafsu belajar anak Anda.
Inilah yang terjadi di Korea Selatan.
Kehidupan di Korea Selatan memang kompetitif. Semua orang ingin anaknya menjadi yang terbaik dari segi akademik. Kawan saya di sana berkisah anaknya yang baru menginjak umur 3 tahun sudah harus masuk sekolah berasrama (boarding school) dari Senin hingga Jumat. Otomatis hanya 2 hari bertemu dengan ayah-bundanya tersayang.
Sori yah, kata saya. Saya nggak tegaan sama anak sampai segitunya. Kalau anak saya menginjak umur 3 tahun nanti palingan masih santai-santai di rumah main sama neneknya.
Saya (dulu) pernah meyakini kompetisi akan mengekstrak kualitas terbaik dari seorang manusia. Ibarat evolusi, kompetisi akan mempertahankan hanya yang terbaik dan yang lemah akan pupus.
Tetapi efek negatifnya tentu ada. Kehidupan kompetitif akan memicu stres. Kita semua tahu apa akibat dari kehidupan yang penuh dengan tekanan; kesehatan kita tergerogoti sehingga mati pelan-pelan, atau mati cara ekspres dengan bunuh diri. Tak heran Korea Selatan mencatat angka bunuh diri TERTINGGI di antara 30 negara maju, melebihi angka bunuh diri negara Jepang.
Itukah yang kita inginkan dalam kehidupan ini? Sukses di usia muda tapi mati pun di usia muda?
Menyadari hal ini, Pemerintah Korea Selatan mengambil tindakan drastik dengan menghentikan kegiatan belajar anak-anak yang dirasa berlebihan. Seperti diberitakan Time Magazine baru-baru ini, pemerintah negeri ginseng itu menurunkan tim kecil berkekuatan 5-6 orang untuk merazia anak-anak yang masih belajar setelah jam 10 malam. Yang menjadi sasaran utama adalah tempat-tempat les/bimbingan belajar yang dikenal dengan nama hagwon. Saking gilanya nafsu belajar anak-anak Korea ini, jumlah pengajar hagwon jauh lebih besar dibanding jumlah guru sekolah.
Apakah anak-anak Korea memang rajin sehingga keranjingan belajar? Tidak juga. Jurnalis Time mendapati mereka bekerja keras (work hard), tetapi tidak bekerja secara cerdik (work smart). Contohnya, anak-anak ini tidur dalam kelas, tetapi malamnya belajar sampai dinihari. Mereka hanya tidur 5-6 jam sehari dari yang seharusnya 9 jam. Seandainya mereka memusatkan perhatian di dalam kelas, niscaya mereka tidak perlu mengikuti les ini-itu di malam hari.
Sebagai perbandingan adalah negara Finlandia sebagai satu-satunya negara maju yang mencatat hasil ujian akademik anak usia 15 tahun sebanding dengan Korea, hanya 13% anak sekolah yang mengambil les tambahan di malam hari. Jadi sebenarnya les-les semacam itu tidak perlu jika si anak benar-benar memusatkan perhatian di sekolah.
Kegilaan belajar anak Korea juga diakibatkan oleh kompetitifnya proses masuk ke perguruan tinggi. Hanya ada tiga perguruan tinggi top di Korea Selatan yang diperebutkan oleh 580 ribu lulusan sekolah menengah. Tingkat penerimaan hanya 14%. Yang gagal biasanya mengambil les hagwon, dan setelah bekerja keras bagai kesetanan selama 2 minggu untuk ujian ulang, 70% di antara mereka bisa masuk ke perguruan tinggi top tersebut.
Saya kadang-kadang kasihan melihat anak-anak Asia. Bukan cuma anak-anak Korea, tetapi Singapura, China, dan juga mulai menjangkiti Indonesia. Siapa sih yang menghendaki anak-anak ini belajar keras? Si anak sendiri atau orangtua? Di Korea, terbukti orangtua menjadi faktor penekan yang menyebabkan anak gila belajar. Orangtua ingin anaknya berhasil secara akademis, dan anaknya menjadi sasaran tekanan.
Saya masih ingat dulu sekali, kalau rapor saya dan teman-teman ada angka merahnya, orangtua memarahi kita. Kini lain cerita. Kalau ada angka merah, orangtua memarahi sang guru. Ini adalah salah satu bukti bahwa ambisi terbesar untuk melihat kesuksesan si anak justru ada pada orangtua.
Juga anak-anak sekarang, usia balita sudah diikutkan les macam-macam. Les balet, les musik, les bahasa, les bela diri. Ini semuanya bukan permintaan si anak, tapi ambisi orangtua untuk melihat anaknya sukses di usia muda. Si anak sendiri tak peduli apakah dia bisa balet atau berkarate.
Di Singapura biasanya antar orangtua saling membanding-bandingkan. Kalau tetangga sebelah mengirim anak balitanya les balet, dia akan menanyai kita dengan nada sinis, �Anakku sudah bisa berbalet, anakmu bisa apa?� Sebagai orangtua tentu akan merasa panas hati dan terpaksa mengirim si anak berbalet ria walaupun si anak sendiri amsih mau bermain saja di rumah. Budaya ini (saling membandingkan) diistilahkan sebagai �kiasu� di Singapura.
Saya dulu umur 5 tahun masih main gundu dan layangan. Malah masih pakai empeng. Berhitung pun baru lancar pada saat kelas 2 SD. Toh bisa meraih gelar doktor di usia sebelum 30 tahun. Saya justru belum melihat bukti anak-anak jaman sekarang yang dicekoki oleh orangtuanya ini mampu meraih kesuksesan. Jangan-jangan malah bunuh diri karena stres!
Sumber : http://edukasi.kompasiana.com
Tuesday, November 2, 2010
Sekolah Global di Desa Kecil Kalibening
FINA Af'idatussofa (14) bukan siswa sekolah internasional dan bukan anak orang berada. Ia lahir sebagai anak petani di Desa Kalibening, tiga kilometer perjalanan arah selatan dari kota Salatiga menuju Kedungombo, Jawa Tengah. Karena orangtuanya tidak mampu, ia terpaksa melanjutkan sekolah di SMP Alternatif Qaryah Thayyibah di desanya. Namun, dalam soal kemampuan Fina boleh dipertandingkan dengan siswa sekolah-sekolah mahal yang kini menjamur di Jakarta.
MESKI bersekolah di desa dan menumpang di rumah kepala sekolahnya, bagi Fina internet bukan hal yang asing. Ia bisa mengakses internet kapan saja. Setiap pagi berlatih bahasa Inggris dalam English Morning. Ia pernah menjuarai penulisan artikel on line di kotanya. Ia juga berbakat dalam olah vokal meski ia mengatakan tidak ingin menjadi seorang penyanyi.
"Kalau menjadi penyanyi, pekerjaanku hanya menyanyi. Padahal, cita-citaku banyak. Aku ingin jadi presenter, aku ingin jadi penulis, pengarang lagu, ilmuwan, dan banyak lagi? Aku juga ingin berkeliling dunia," kata Fina.
SMP Alternatif Qaryah Thayyibah resmi terdaftar sebagai SMP Terbuka, sekolah yang sering diasosiasikan sebagai sekolah untuk menampung orang-orang miskin agar bisa mengikuti program wajib belajar sembilan tahun. Namun, siswa SMP Alternatif Qaryah Thayyibah sangat mencintai dan bangga dengan sekolahnya.
Pukul 06.00 sekolah sudah mulai dan baru berakhir pada pukul 13.30. Akan tetapi, jam sekolah itu terasa sangat pendek bagi murid-murid sekolah tersebut sehingga setelah makan siang mereka biasanya kembali lagi ke sekolah. Mereka belajar sambil bermain di sekolahnya sampai malam, bahkan tak jarang mereka menginap di sekolah.
Murid-murid SMP Qaryah Thayyibah memang sangat menikmati sekolahnya. Bersekolah merupakan sesuatu yang menyenangkan. Guru bukanlah penguasa otoriter di kelas, tetapi teman belajar. Mereka bebas berbicara dengan gurunya dalam bahasa Jawa ngoko, strata bahasa yang hanya pantas untuk berbicara informal dengan kawan akrab.
Di kelas mereka juga sangat bebas. Mereka bisa asyik mengerjakan soal-soal matematika dengan bersenda gurau, ada yang mengerjakan soal sambil bersenandung, yang lain bermain monopoli. Suasana bermain itu bahkan di taman kanak-kanak pun kini makin langka karena mereka dipaksa oleh gurunya untuk membaca dan menulis.
SMP Qaryah Thayyibah lahir dari keprihatinan Bahruddin melihat pendidikan di Tanah Air yang makin bobrok dan semakin mahal. Pada pertengahan tahun 2003 anak pertamanya, Hilmy, akan masuk SMP. Hilmy telah mendapatkan tempat di salah satu SMP favorit di Salatiga. Namun, Bahruddin terusik dengan anak-anak petani lainnya yang tidak mampu membayar uang masuk SMP negeri yang saat itu telah mencapai Rp 750.000, uang sekolah rata-rata Rp 35.000 per bulan, belum lagi uang seragam dan uang buku yang jumlahnya mencapai ratusan ribu rupiah.
"Saya mungkin mampu, tetapi bagaimana dengan orang-orang lain?" tuturnya. Bahruddin yang menjadi ketua rukun wilayah di kampungnya kemudian berinisiatif mengumpulkan warganya menawarkan gagasan, bagaimana jika mereka membuat sekolah sendiri dengan mendirikan SMP alternatif. Dari 30 tetangga yang dikumpulkan, 12 orang berani memasukkan anaknya ke sekolah coba-coba itu. Untuk menunjukkan keseriusannya, Bahruddin juga memasukkan Hilmy ke sekolah yang diangan-angankannya.
"Saya ingin membuat sekolah yang murah, tetapi berkualitas. Saya tidak berpikir saya akan bisa melahirkan anak yang hebat-hebat. Yang penting mereka bisa bersekolah," kata Bahruddin.
Bahruddin mengadopsi kurikulum SMP reguler di sekolahnya. Ia menyatakan tidak sanggup menyusun kurikulum sendiri. Lagi pula sekolah akan diakui sebagai sekolah berkualitas jika bisa memperoleh nilai yang baik dan mendapatkan ijazah yang diakui pemerintah. Karena itulah ia memilih format SMP Terbuka. Akan tetapi, ia mengubah kecenderungan SMP Terbuka sekadar sebagai lembaga untuk membagi-bagi ijazah dengan mengelola pendidikannya secara serius.
Sekolah itu menempati dua ruangan di rumah Bahruddin, yang sebelumnya digunakan untuk Sekretariat Organisasi Tani Qaryah Thayyibah. Jumlah guru yang mengajar sembilan orang, semuanya lulusan institut agama Islam negeri dan sebagian besar di antaranya para aktivis petani.
Guru pelajaran Matematika-nya seorang lulusan SMA yang kini mondok di pesantren. Akses internet gratis 24 jam diperoleh dari seorang pengusaha internet di Salatiga yang tertarik dengan gagasan Bahruddin. Dengan modal seadanya sekolah itu berjalan.
Ternyata pengakuan terhadap keberadaan SMP Alternatif Qaryah Thayyibah tidak perlu waktu lama. Nilai rata- rata ulangan murid SMP Qaryah Thayyibah jauh lebih baik daripada nilai rata-rata sekolah induknya, terutama untuk mata pelajaran Matematika dan Bahasa Inggris.
Sekolah itu juga tampil meyakinkan, mengimbangi sekolah-sekolah negeri dalam lomba cerdas cermat penguasaan materi pelajaran di Salatiga. Sekolah itu juga mewakili Salatiga dalam lomba motivasi belajar mandiri di tingkat provinsi, dikirim mewakili Salatiga untuk hadir dalam Konvensi Lingkungan Hidup Pemuda Asia Pasifik di Surabaya. Pada tes kenaikan kelas satu, nilai rata-rata mata pelajaran Bahasa Inggris siswa Qaryah Thayyibah mencapai 8,86.
SMP Alternatif Qaryah Thayyibah juga maju dalam berkesenian. Di bawah bimbingan guru musik, Soedjono, anak-anak sekolah bergabung dalam grup musik Suara Lintang. Kebolehan anak-anak itu dalam menyanyikan lagu mars dan himne sekolah dalam versi bahasa Inggris dan Indonesia bisa didengarkan ketika membuka alamat situs sekolah www.pendidikansalatiga.net/qaryah. Grup musik anak-anak desa kecil itu telah mendokumentasikan lagu tradisional anak dalam kaset, MP3, maupun video CD album Tembang Dolanan Tempo Doeloe yang diproduksi sekaligus untuk pencarian dana. Seluruh siswa bisa bermain gitar, yang menjadi keterampilan wajib di sekolah itu.
Sulit dibayangkan anak- anak petani sederhana itu masing-masing memiliki sebuah komputer, gitar, sepasang kamus bahasa Inggris-Indonesia dan Indonesia-Inggris, satu paket pelajaran Bahasa Inggris BBC di rumahnya. Semua itu tidak digratiskan. Anak-anak memiliki semua itu dengan mengelola uang saku bersama-sama sebesar Rp 3.000 yang diterima anak dari orangtuanya setiap hari. Uang sebesar Rp 1.000 dipergunakan untuk mengangsur pembelian komputer. Untuk sarapan pagi, minum susu, madu, dan makanan kecil tiap hari Rp 1.000, sedangkan Rp 1.000 lainnya untuk ditabung di sekolah. Tabungan sekolah itu dikembalikan untuk keperluan murid dalam bentuk gitar, kamus, dan lain-lainnya.
Tidak mengherankan jika anak-anak dan orangtua mereka bangga dengan sekolah itu. Betapa tidak, di sekolah yang berdekatan dengan rumah di sebuah desa kecil mereka mendapatkan banyak hal yang tidak diperoleh di sekolah-sekolah yang dikelola dengan logika dagang.
Ismanto (43) menceritakan, anaknya sempat down saat mendaftar SLTP di Salatiga dua tahun lalu. Uang masuknya Rp 200.000, belum termasuk buku dan seragam. Tidak ada seorang murid pun ke sekolah dengan berjalan kaki selain anaknya, Emi Zubaiti (13). Kini Emi menjadi seorang anak yang pandai dalam berbagai mata pelajaran, pintar bernyanyi, dan percaya diri. Ia tidak pernah membayangkan bisa menyekolahkan Emi, anak pasangan tukang reparasi sofa dan bakul jamu gendong, mendapat sekolah yang baik.
Bahkan Ismanto ikut menikmati komputer yang dikredit dari uang saku anaknya. Dibimbing anaknya, sekarang Ismanto mulai belajar komputer. "Tidak pernah terpikir, saya bisa membelikan komputer. Kini saya malah bisa ikut menikmati," kata Ismanto.
Catatan pribadi :
Nah, kita liat sample aja yah. Bukan berarti pendidikan harus mahal kan? Bisa murah tapi berkualitas. Pendidikan murah berkualitas bukanlah sesuatu yang utopis, tapi bisa dicapai dengan tekad. Siapa bilang sekolah harus mahal?
MESKI bersekolah di desa dan menumpang di rumah kepala sekolahnya, bagi Fina internet bukan hal yang asing. Ia bisa mengakses internet kapan saja. Setiap pagi berlatih bahasa Inggris dalam English Morning. Ia pernah menjuarai penulisan artikel on line di kotanya. Ia juga berbakat dalam olah vokal meski ia mengatakan tidak ingin menjadi seorang penyanyi.
"Kalau menjadi penyanyi, pekerjaanku hanya menyanyi. Padahal, cita-citaku banyak. Aku ingin jadi presenter, aku ingin jadi penulis, pengarang lagu, ilmuwan, dan banyak lagi? Aku juga ingin berkeliling dunia," kata Fina.
SMP Alternatif Qaryah Thayyibah resmi terdaftar sebagai SMP Terbuka, sekolah yang sering diasosiasikan sebagai sekolah untuk menampung orang-orang miskin agar bisa mengikuti program wajib belajar sembilan tahun. Namun, siswa SMP Alternatif Qaryah Thayyibah sangat mencintai dan bangga dengan sekolahnya.
Pukul 06.00 sekolah sudah mulai dan baru berakhir pada pukul 13.30. Akan tetapi, jam sekolah itu terasa sangat pendek bagi murid-murid sekolah tersebut sehingga setelah makan siang mereka biasanya kembali lagi ke sekolah. Mereka belajar sambil bermain di sekolahnya sampai malam, bahkan tak jarang mereka menginap di sekolah.
Murid-murid SMP Qaryah Thayyibah memang sangat menikmati sekolahnya. Bersekolah merupakan sesuatu yang menyenangkan. Guru bukanlah penguasa otoriter di kelas, tetapi teman belajar. Mereka bebas berbicara dengan gurunya dalam bahasa Jawa ngoko, strata bahasa yang hanya pantas untuk berbicara informal dengan kawan akrab.
Di kelas mereka juga sangat bebas. Mereka bisa asyik mengerjakan soal-soal matematika dengan bersenda gurau, ada yang mengerjakan soal sambil bersenandung, yang lain bermain monopoli. Suasana bermain itu bahkan di taman kanak-kanak pun kini makin langka karena mereka dipaksa oleh gurunya untuk membaca dan menulis.
SMP Qaryah Thayyibah lahir dari keprihatinan Bahruddin melihat pendidikan di Tanah Air yang makin bobrok dan semakin mahal. Pada pertengahan tahun 2003 anak pertamanya, Hilmy, akan masuk SMP. Hilmy telah mendapatkan tempat di salah satu SMP favorit di Salatiga. Namun, Bahruddin terusik dengan anak-anak petani lainnya yang tidak mampu membayar uang masuk SMP negeri yang saat itu telah mencapai Rp 750.000, uang sekolah rata-rata Rp 35.000 per bulan, belum lagi uang seragam dan uang buku yang jumlahnya mencapai ratusan ribu rupiah.
"Saya mungkin mampu, tetapi bagaimana dengan orang-orang lain?" tuturnya. Bahruddin yang menjadi ketua rukun wilayah di kampungnya kemudian berinisiatif mengumpulkan warganya menawarkan gagasan, bagaimana jika mereka membuat sekolah sendiri dengan mendirikan SMP alternatif. Dari 30 tetangga yang dikumpulkan, 12 orang berani memasukkan anaknya ke sekolah coba-coba itu. Untuk menunjukkan keseriusannya, Bahruddin juga memasukkan Hilmy ke sekolah yang diangan-angankannya.
"Saya ingin membuat sekolah yang murah, tetapi berkualitas. Saya tidak berpikir saya akan bisa melahirkan anak yang hebat-hebat. Yang penting mereka bisa bersekolah," kata Bahruddin.
Bahruddin mengadopsi kurikulum SMP reguler di sekolahnya. Ia menyatakan tidak sanggup menyusun kurikulum sendiri. Lagi pula sekolah akan diakui sebagai sekolah berkualitas jika bisa memperoleh nilai yang baik dan mendapatkan ijazah yang diakui pemerintah. Karena itulah ia memilih format SMP Terbuka. Akan tetapi, ia mengubah kecenderungan SMP Terbuka sekadar sebagai lembaga untuk membagi-bagi ijazah dengan mengelola pendidikannya secara serius.
Sekolah itu menempati dua ruangan di rumah Bahruddin, yang sebelumnya digunakan untuk Sekretariat Organisasi Tani Qaryah Thayyibah. Jumlah guru yang mengajar sembilan orang, semuanya lulusan institut agama Islam negeri dan sebagian besar di antaranya para aktivis petani.
Guru pelajaran Matematika-nya seorang lulusan SMA yang kini mondok di pesantren. Akses internet gratis 24 jam diperoleh dari seorang pengusaha internet di Salatiga yang tertarik dengan gagasan Bahruddin. Dengan modal seadanya sekolah itu berjalan.
Ternyata pengakuan terhadap keberadaan SMP Alternatif Qaryah Thayyibah tidak perlu waktu lama. Nilai rata- rata ulangan murid SMP Qaryah Thayyibah jauh lebih baik daripada nilai rata-rata sekolah induknya, terutama untuk mata pelajaran Matematika dan Bahasa Inggris.
Sekolah itu juga tampil meyakinkan, mengimbangi sekolah-sekolah negeri dalam lomba cerdas cermat penguasaan materi pelajaran di Salatiga. Sekolah itu juga mewakili Salatiga dalam lomba motivasi belajar mandiri di tingkat provinsi, dikirim mewakili Salatiga untuk hadir dalam Konvensi Lingkungan Hidup Pemuda Asia Pasifik di Surabaya. Pada tes kenaikan kelas satu, nilai rata-rata mata pelajaran Bahasa Inggris siswa Qaryah Thayyibah mencapai 8,86.
SMP Alternatif Qaryah Thayyibah juga maju dalam berkesenian. Di bawah bimbingan guru musik, Soedjono, anak-anak sekolah bergabung dalam grup musik Suara Lintang. Kebolehan anak-anak itu dalam menyanyikan lagu mars dan himne sekolah dalam versi bahasa Inggris dan Indonesia bisa didengarkan ketika membuka alamat situs sekolah www.pendidikansalatiga.net/qaryah. Grup musik anak-anak desa kecil itu telah mendokumentasikan lagu tradisional anak dalam kaset, MP3, maupun video CD album Tembang Dolanan Tempo Doeloe yang diproduksi sekaligus untuk pencarian dana. Seluruh siswa bisa bermain gitar, yang menjadi keterampilan wajib di sekolah itu.
Sulit dibayangkan anak- anak petani sederhana itu masing-masing memiliki sebuah komputer, gitar, sepasang kamus bahasa Inggris-Indonesia dan Indonesia-Inggris, satu paket pelajaran Bahasa Inggris BBC di rumahnya. Semua itu tidak digratiskan. Anak-anak memiliki semua itu dengan mengelola uang saku bersama-sama sebesar Rp 3.000 yang diterima anak dari orangtuanya setiap hari. Uang sebesar Rp 1.000 dipergunakan untuk mengangsur pembelian komputer. Untuk sarapan pagi, minum susu, madu, dan makanan kecil tiap hari Rp 1.000, sedangkan Rp 1.000 lainnya untuk ditabung di sekolah. Tabungan sekolah itu dikembalikan untuk keperluan murid dalam bentuk gitar, kamus, dan lain-lainnya.
Tidak mengherankan jika anak-anak dan orangtua mereka bangga dengan sekolah itu. Betapa tidak, di sekolah yang berdekatan dengan rumah di sebuah desa kecil mereka mendapatkan banyak hal yang tidak diperoleh di sekolah-sekolah yang dikelola dengan logika dagang.
Ismanto (43) menceritakan, anaknya sempat down saat mendaftar SLTP di Salatiga dua tahun lalu. Uang masuknya Rp 200.000, belum termasuk buku dan seragam. Tidak ada seorang murid pun ke sekolah dengan berjalan kaki selain anaknya, Emi Zubaiti (13). Kini Emi menjadi seorang anak yang pandai dalam berbagai mata pelajaran, pintar bernyanyi, dan percaya diri. Ia tidak pernah membayangkan bisa menyekolahkan Emi, anak pasangan tukang reparasi sofa dan bakul jamu gendong, mendapat sekolah yang baik.
Bahkan Ismanto ikut menikmati komputer yang dikredit dari uang saku anaknya. Dibimbing anaknya, sekarang Ismanto mulai belajar komputer. "Tidak pernah terpikir, saya bisa membelikan komputer. Kini saya malah bisa ikut menikmati," kata Ismanto.
Catatan pribadi :
Nah, kita liat sample aja yah. Bukan berarti pendidikan harus mahal kan? Bisa murah tapi berkualitas. Pendidikan murah berkualitas bukanlah sesuatu yang utopis, tapi bisa dicapai dengan tekad. Siapa bilang sekolah harus mahal?
Sumber : http://pendidikanindonesia.blogspot.com/
Friday, October 22, 2010
Syariah dan Mimpi Pendidikan Murah
Banyaknya kesemrawutan dalam sistem pendidikan kita, mengapa tak mencoba mengambil cara Islam?
Oleh: Andi Perdana Gumilang
Pendidikan bermutu itu mahal. Kalimat ini sering muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan.
Mahalnya biaya pendidikan dari taman kanak-kanak (TK) hingga perguruan tinggi (PT), membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah alias �Orang miskin dilarang sekolah�.
Untuk masuk perguruan tinggi saja saat ini dibutuhkan biaya jutaan sampai puluhan juta rupiah, bahkan ada yang sampai ratusan juta rupiah. Biaya yang mahal menjadikan sekolah sebagai barang mewah bagi kebanyakan anggota masyarakat. Kalaupun ada sekolah gratis, itu hanya sampai tingkat SMP dan hanya berlaku bagi sekolah negeri. Selebihnya, sekolah tingkat lanjut hanyalah untuk mereka yang mampu menanggung biayanya, tidak untuk orang-orang miskin.
Pada akhirnya, anak-anak dari keluarga kurang mampu harus puas dengan sekolah apa adanya dan membuang mimpi untuk menikmati pendidikan tinggi. Itu artinya, mereka harus membuang mimpi memperbaiki nasib keluarga. Jika dulu sekolah bisa dikatakan sebagai jalan untuk memperbaiki nasib, maka dengan mahalnya biaya sekolah, peluang perbaikan nasib itu seakan ditutup untuk mereka yang kurang mampu. Jadilah mereka yang kurang mampu terjebak terus-menerus secara turun-temurun dalam lingkaran keterpurukan.
Pendidikan tinggi akhirnya menjadi �hak khusus� kalangan kaya. Jika akhirnya sistem yang ada terkesan lebih berpihak kepada kalangan kaya, maka memang seperti itulah tabiat dari sistem kapitalisme. Sistem ini memang didesain untuk selalu berpihak kepada orang-orang kaya, terutama para pemilik modal, dengan mengorbankan rakyat kebanyakan.
Pemerintahlah sebenarnya yang berkewajiban untuk menjamin setiap warganya memperoleh pendidikan dan menjamin akses masyarakat bawah untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Negara seharusnya sebagai pihak yang bertanggungjawab penuh atas pemeliharaan urusan-urusan masyarakat. Sebagaimana Rasulullah saw. menegaskan:
�Imam (kepala negara) adalah pengurus rakyat dan dia akan dimintai pertangunggjawaban atas pengurusan rakyatnya.� (HR al-Bukhari dan Muslim).
Di antara pengurusan rakyat adalah pendidikan. Jadi, dalam Islam negara berkewajiban memelihara urusan pendidikan rakyatnya. Negara justru harus bertanggung jawab penuh atas masalah pendidikan rakyatnya.
Lebih dari itu, Islam menetapkan pendidikan sebagai salah satu kebutuhan utama masyarakat secara umum yang pemenuhannya menjadi kewajiban negara. Negara wajib menyediakan pendidikan bagi rakyat secara gratis. Inilah prinsip dasar dalam sistem Islam. Prinsip dasar ini jelas bertolak belakang dengan prinsip dasar dalam sistem kapitalisme yang sedang diterapkan di dunia, termasuk di negeri ini.
Berdasarkan pinsip ini, jika negara lalai atau abai terhadap masalah pendidikan rakyat maka kelalaian itu dinilai sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Allah, dan tentu saja penguasa berdosa karenanya. Prinsip inilah yang menjadikan para pemimpin dalam Islam selalu fokus terhadap pendidikan. Rasulullah saw. telah mencontohkan hal ini.
Rasulullah saw langsung mendidik masyarakat. Beliau juga mengangkat orang-orang yang bertugas memberikan pengajaran kepada masyarakat. Seperti yang diriwayatkan oleh Ibn Hisyam di dalam Sirah Ibn Hisyam, Rasul juga pernah menjadikan tebusan bagi tawanan Perang Badar dalam bentuk mengajari anak-anak kaum Anshar membaca dan menulis. Untuk semua itu masyarakat tidak dipungut biaya sepeser pun. Prinsip itu pula yang mendorong para khalifah setelah beliau membangun berbagai fasilitas pendidikan secara cuma-cuma untuk rakyat. Penyelenggaraan pendidikan berkualitas disediakan untuk rakyat yang menginginkannya tanpa dipungut biaya. Hal itu seperti yang dilakukan oleh Khalifah Mu�tashim billah, Khalifah al-Mustanshir, Sultan Nuruddin, dan para penguasa Islam lainnya sepanjang masa kekhilafahan Islam.
Wajar jika sepanjang kekuasaan kekhilafahan Islam, lahir banyak ulama, cendekiawan dan ahli di berbagai bidang. Mereka melahirkan temuan-temuan spektakuler yang mendahului ilmuwan-ilmuwan Barat puluhan bahkan ratusan tahun lebih dulu.
Sistem Islam memungkinkan mengulang semua itu. Pasalnya, Islam bukan hanya menetapkan negara wajib menyediakan pendidikan berkualitas secara gratis bagi rakyat, baik Muslim maupun non-Muslim, melainkan Islam juga menetapkan sistem kepemilikan yang menetapkan barang-barang tambang dan kekayaan alam lainnya menjadi milik bersama seluruh rakyat yang pengelolaannya diwakilkan kepada negara, yang seluruh hasilnya dikembalikan kepada rakyat. Dengan ketentuan itu, negara akan selalu memiliki dana yang cukup untuk membiayai pelayanan pendidikan gratis untuk rakyat secara memadai.
Mahalnya biaya sekolah adalah akibat logis dari pemerintahan kapitalis yang menerapkan ideologi kapitalisme di negeri ini. Selama ideologi kapitalisme diadopsi dan diterapkan di negeri ini, biaya sekolah mahal akan terus menjadi masalah.
Sebaliknya, Islam menetapkan bahwa negara wajib memelihara urusan rakyat, termasuk pendidikan. Bahkan negara wajib menyediakan pendidikan berkualitas untuk seluruh rakyat tanpa kecuali secara gratis. Untuk itu, Islam juga menetapkan sistem ekonomi yang akan menjamin negara bisa selalu membiayai penyediaan pendidikan gratis itu.
Karenanya, untuk mengakhiri masalah mahalnya biaya sekolah secara tuntas, maka intinya, syariah Islam harus segara ditegakkan, termasuk dalam pendidikan. Hari Pendidikan Nasional adalah saat yang tepat untuk membenahi semua ini sehingga pendidikan dapat dinikmati oleh semua orang, bukan hanya golongan kaya tertentu saja.
*) Ketua umum Majelis Ta�lim Al-Marjan FPIK IPB 2007-2008 dan Tim Laboratorium Dakwah Syiar Kampus IPB
Sumber : Hidayatullah.com
Oleh: Andi Perdana Gumilang
Pendidikan bermutu itu mahal. Kalimat ini sering muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan.Mahalnya biaya pendidikan dari taman kanak-kanak (TK) hingga perguruan tinggi (PT), membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah alias �Orang miskin dilarang sekolah�.
Untuk masuk perguruan tinggi saja saat ini dibutuhkan biaya jutaan sampai puluhan juta rupiah, bahkan ada yang sampai ratusan juta rupiah. Biaya yang mahal menjadikan sekolah sebagai barang mewah bagi kebanyakan anggota masyarakat. Kalaupun ada sekolah gratis, itu hanya sampai tingkat SMP dan hanya berlaku bagi sekolah negeri. Selebihnya, sekolah tingkat lanjut hanyalah untuk mereka yang mampu menanggung biayanya, tidak untuk orang-orang miskin.
Pada akhirnya, anak-anak dari keluarga kurang mampu harus puas dengan sekolah apa adanya dan membuang mimpi untuk menikmati pendidikan tinggi. Itu artinya, mereka harus membuang mimpi memperbaiki nasib keluarga. Jika dulu sekolah bisa dikatakan sebagai jalan untuk memperbaiki nasib, maka dengan mahalnya biaya sekolah, peluang perbaikan nasib itu seakan ditutup untuk mereka yang kurang mampu. Jadilah mereka yang kurang mampu terjebak terus-menerus secara turun-temurun dalam lingkaran keterpurukan.
Pendidikan tinggi akhirnya menjadi �hak khusus� kalangan kaya. Jika akhirnya sistem yang ada terkesan lebih berpihak kepada kalangan kaya, maka memang seperti itulah tabiat dari sistem kapitalisme. Sistem ini memang didesain untuk selalu berpihak kepada orang-orang kaya, terutama para pemilik modal, dengan mengorbankan rakyat kebanyakan.
Pemerintahlah sebenarnya yang berkewajiban untuk menjamin setiap warganya memperoleh pendidikan dan menjamin akses masyarakat bawah untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Negara seharusnya sebagai pihak yang bertanggungjawab penuh atas pemeliharaan urusan-urusan masyarakat. Sebagaimana Rasulullah saw. menegaskan:
�Imam (kepala negara) adalah pengurus rakyat dan dia akan dimintai pertangunggjawaban atas pengurusan rakyatnya.� (HR al-Bukhari dan Muslim).
Di antara pengurusan rakyat adalah pendidikan. Jadi, dalam Islam negara berkewajiban memelihara urusan pendidikan rakyatnya. Negara justru harus bertanggung jawab penuh atas masalah pendidikan rakyatnya.
Lebih dari itu, Islam menetapkan pendidikan sebagai salah satu kebutuhan utama masyarakat secara umum yang pemenuhannya menjadi kewajiban negara. Negara wajib menyediakan pendidikan bagi rakyat secara gratis. Inilah prinsip dasar dalam sistem Islam. Prinsip dasar ini jelas bertolak belakang dengan prinsip dasar dalam sistem kapitalisme yang sedang diterapkan di dunia, termasuk di negeri ini.
Berdasarkan pinsip ini, jika negara lalai atau abai terhadap masalah pendidikan rakyat maka kelalaian itu dinilai sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Allah, dan tentu saja penguasa berdosa karenanya. Prinsip inilah yang menjadikan para pemimpin dalam Islam selalu fokus terhadap pendidikan. Rasulullah saw. telah mencontohkan hal ini.
Rasulullah saw langsung mendidik masyarakat. Beliau juga mengangkat orang-orang yang bertugas memberikan pengajaran kepada masyarakat. Seperti yang diriwayatkan oleh Ibn Hisyam di dalam Sirah Ibn Hisyam, Rasul juga pernah menjadikan tebusan bagi tawanan Perang Badar dalam bentuk mengajari anak-anak kaum Anshar membaca dan menulis. Untuk semua itu masyarakat tidak dipungut biaya sepeser pun. Prinsip itu pula yang mendorong para khalifah setelah beliau membangun berbagai fasilitas pendidikan secara cuma-cuma untuk rakyat. Penyelenggaraan pendidikan berkualitas disediakan untuk rakyat yang menginginkannya tanpa dipungut biaya. Hal itu seperti yang dilakukan oleh Khalifah Mu�tashim billah, Khalifah al-Mustanshir, Sultan Nuruddin, dan para penguasa Islam lainnya sepanjang masa kekhilafahan Islam.
Wajar jika sepanjang kekuasaan kekhilafahan Islam, lahir banyak ulama, cendekiawan dan ahli di berbagai bidang. Mereka melahirkan temuan-temuan spektakuler yang mendahului ilmuwan-ilmuwan Barat puluhan bahkan ratusan tahun lebih dulu.
Sistem Islam memungkinkan mengulang semua itu. Pasalnya, Islam bukan hanya menetapkan negara wajib menyediakan pendidikan berkualitas secara gratis bagi rakyat, baik Muslim maupun non-Muslim, melainkan Islam juga menetapkan sistem kepemilikan yang menetapkan barang-barang tambang dan kekayaan alam lainnya menjadi milik bersama seluruh rakyat yang pengelolaannya diwakilkan kepada negara, yang seluruh hasilnya dikembalikan kepada rakyat. Dengan ketentuan itu, negara akan selalu memiliki dana yang cukup untuk membiayai pelayanan pendidikan gratis untuk rakyat secara memadai.
Mahalnya biaya sekolah adalah akibat logis dari pemerintahan kapitalis yang menerapkan ideologi kapitalisme di negeri ini. Selama ideologi kapitalisme diadopsi dan diterapkan di negeri ini, biaya sekolah mahal akan terus menjadi masalah.
Sebaliknya, Islam menetapkan bahwa negara wajib memelihara urusan rakyat, termasuk pendidikan. Bahkan negara wajib menyediakan pendidikan berkualitas untuk seluruh rakyat tanpa kecuali secara gratis. Untuk itu, Islam juga menetapkan sistem ekonomi yang akan menjamin negara bisa selalu membiayai penyediaan pendidikan gratis itu.
Karenanya, untuk mengakhiri masalah mahalnya biaya sekolah secara tuntas, maka intinya, syariah Islam harus segara ditegakkan, termasuk dalam pendidikan. Hari Pendidikan Nasional adalah saat yang tepat untuk membenahi semua ini sehingga pendidikan dapat dinikmati oleh semua orang, bukan hanya golongan kaya tertentu saja.
*) Ketua umum Majelis Ta�lim Al-Marjan FPIK IPB 2007-2008 dan Tim Laboratorium Dakwah Syiar Kampus IPB
Sumber : Hidayatullah.com
Republik Tawuran Bernama Indonesia
Oleh: Amran Nasution*
Sistem demokrasi liberal sejak 1998 ini tak juga berhasil memberikan kemakmuran pada rakyat. Tawuran terjadi di mana-mana Agaknya Indonesia sekarang tergolong failed state, negara gagal. Apa pula itu? Think-tank (tangki pemikir) dari Amerika Serikat, Fund for Peace, setiap tahun sejak 2005 menyusun dan mempublikasikan daftar negara gagal (Failed States Index).
Failed States, menurut lembaga itu, memiliki 12 kriteria menyangkut masalah politik, ekonomi, dan sosial. Tapi yang terpenting: pemerintah pusat begitu lemah sehingga tak memiliki kontrol yang efektif atas teritorialnya, pelayanan publik terbengkalai, tindak kriminal dan korupsi menyebar luas, terjadi pengungsian atau perpindahan penduduk tanpa dikehendaki, dan perekonomian merosot tajam.
Dengan kriteria seperti itu, Fund for Peace memasukkan Indonesia dalam skala warning (peringatan) atau persisnya di peringkat 61. Artinya, masih ada 60 negara lebih jelek dari Indonesia, walau yang lebih bagus jauh lebih banyak.
Tampaknya posisi Indonesia tertolong karena perekonomiannya sekarang tak sedang merosot tajam, seperti dimaksudkan dalam kriteria. Peringkat pertama sebagai negara gagal adalah Somalia, disusul Chad, Sudan, Zimbabwe, Congo, Afghanistan, dan Iraq.
Penulis terkenal, profesor bahasa dan filsafat dari Massachusetts Institute of Technology (MIT), Noam Chomsky, pada 2006 menulis buku berjudul Failed States, mengungkap kesewenang-wenangan negara super-power Amerika Serikat, terutama ketika menyerbu Afghanistan dan Iraq.
Berbagai alasan dipakai negara adi-daya itu untuk campur tangan ke negara lain. Belakangan, setelah serangan teroris 11 September 2001, yang dianggap mengancam keamanan Amerika Serikat adalah negara gagal (failed states). Dalam konsep ini termasuk negara seperti Iraq yang diduga mengancam Amerika Serikat dengan senjata pemusnah massal (kelak terbukti tak pernah ada) dan terorisme internasional (yang sesungguhnya tumbuh sebagai akibat pendudukan pasukan Amerika atas negeri itu).
Dalam interpretasi yang lebih ketat, failed states diidentifikasikan dengan kegagalan memberikan keamanan bagi penduduknya, kegagalan menjamin hak-hak di dalam dan luar negeri atau memelihara berfungsinya institusi demokrasi (Noam Chomsky dalam Failed States, The Abuse Of Power And The Assault On Democracy. Hamish Hamilton, Great Britain, 2006).
Tampaknya semua yang dimaksudkan sudah terjadi di negeri ini. Presiden SBY hanya bisa berpidato atau berwacana bahwa negara tak boleh kalah oleh kekerasan. Tapi perkelahian dua kelompok pemuda di Jalan Ampera Jakarta Selatan, 29 September lalu, menunjukkan pemerintah gagal memberikan keamanan kepada penduduk. Bahwa terbukti dengan konkret preman amat berkuasa di negara ini. Ada yang mengatakan Indonesia sekarang dalam kondisi darurat preman.
Soalnya, hari itu dua kelompok pemuda terlibat tembak-menembak di jalan raya dengan menggunakan sejumlah pistol, tawuran dengan pedang, tombak, parang, kapak dan pentungan, tak ketinggalan hujan batu. Peristiwa itu terjadi di siang bolong, disaksikan polisi dan wartawan dengan kameranya, dan disiarkan televisi ke seluruh negeri. Tubuh-tubuh yang tergeletak di tengah jalan terluka parah dengan darah berceceran jadi sasaran empuk kamera.
Polisi? Ratusan polisi ada di tempat itu. Tapi mereka tak mampu mencegah orang berkejaran dengan pedang dan golok terhunus, bahkan menembak-nembakkan pistol. Adegan-adegan yang terjadi di siang bolong itu sungguh belum pernah terjadi di dunia mana pun. Agaknya itu hanya bisa ditemukan dalam imajinasi para penulis skenario Hollywood untuk film wildwest yang dibintangi John Wayne atau semacamnya.
Perang geng dan kartel narkoba di Meksiko atau Colombia memang mengerikan dengan korban amat besar. Tapi perang dan tembak-menembak itu tak terjadi di siang bolong secara terbuka disaksikan kamera wartawan televisi dan polisi, sebagaimana terjadi di Jalan Ampera.
Kabarnya polisi tak mampu mencegah perkelahian karena jumlah personal dan persenjataannya tak memadai. Dari sini muncul tuduhan bahwa intelijen polisi kebobolan dalam meramalkan apa yang akan terjadi di Jalan Ampera, di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Maka sementara menunggu bantuan polisi, korban pun berjatuhan, bergelimpangan dan berdarah-darah, bergeletakan di jalan raya. Tercatat pada hari itu tiga orang meninggal dunia, 12 orang terluka, 3 di antaranya polisi.
�Pertempuran�� di Jalan Ampera itu merupakan ekor perseteruan dua kelompok pemuda di klub malam Blowfish, Plaza City Senayan, Jakarta, 3 April lalu, yang konon disebabkan perebutan lahan pengamanan. Akibatnya, seorang pemuda meninggal dunia dan beberapa lainnya terluka. Peristiwa ini menyebabkan 4 pemuda diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tawuran besar tadi meletus pada sidang pengadilan kedua, ketika dua kelompok yang bertikai saling mengerahkan anggotanya ke pengadilan. Mestinya apa yang terjadi sudah bisa diantisipasi polisi.
Sistem yang Koruptif
Tapi sesungguhnya ��pertempuran�� Jalan Ampera hanya salah satu yang paling seru. Di mana-mana selama ini peristiwa sejenis banyak terjadi. Hampir bersamaan, misalnya, di Tarakan, Kalimantan Timur, ada ��perang�� antar-kelompok masyarakat yang berbeda.
Tawuran dimulai 27 September lalu oleh peristiwa sepele dan baru berakhir dua hari kemudian melalui perdamaian dua kelompok, dihadiri Gubernur Kaltim dan para pejabat daerah lainnya. Peristiwa ini menyebabkan 5 nyawa melayang, sejumlah lainnya luka-luka, beberapa rumah dibakar, dan sekitar 30.000 warga mengungsi.
Pada 4 Oktober lalu, gerombolan massa menyerbu dan melemparkan batu ke kantor polisi sektor (Polsek) Bandar Udara Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Polisi mencoba menghalau demonstran dengan melepas tembakan. Itu mengakibatkan salah seorang penyerbu tewas dan lima temannya ditangkap polisi.
Sebelumnya, 31 Agustus lalu, di Buol, Sulawesi Tengah, 4 penduduk meninggal dunia, puluhan luka-luka setelah terjadi bentrokan dengan polisi setempat. Massa menyerbu kantor polisi karena marah atas tewasnya seorang tukang ojek di rumah tahanan.
Di Tanjung Priok, April lalu, meletus kerusuhan Koja ketika Satpol PP akan menggusur makam Mbah Priok di areal seluas 5,4 hektar milik PT Pelindo. Penduduk setempat mempertahankan makam itu yang mereka anggap keramat. Maka terjadilah tawuran antara ratusan Satpol PP dengan rakyat. Akibatnya 3 anggota Satpol PP terbunuh, ratusan luka-luka, termasuk 20-an anggota Polri. Puluhan mobil dibakar dan beberapa kantor dijarah.
Banyak lagi peristiwa mirip terjadi di pelbagai pelosok Tanah Air, terutama kerusuhan sebagai akibat ketidak-puasan atas hasil pemilihan umum kepala daerah (Pilkada). Bahkan perkelahian massal sering terjadi dalam konser musik atau pertandingan sepak bola.
Mengapa semua ini terjadi? Ada banyak jawaban. Salah satu di antaranya karena hukum tak berjalan. Memang di mana-mana ada kantor polisi, kejaksaan, dan pengadilan. Tapi orang tahu bahwa kebanyakan polisi, jaksa, dan hakim, bisa dibayar. Artinya, keadilan sulit ditegakkan. Akhirnya, orang cendrung main hakim sendiri, sementara aparat hukum dan pemerintahan kehilangan wibawa. Pada saat itulah kantor polisi pun sering menjadi sasaran pelampiasan kemarahan masyarakat.
Gagalnya penegakan hukum mengancam sistem demokrasi liberal yang diterapkan di negeri ini sejak Reformasi 1998. Karena memang di mana pun sistem demokrasi hanya bisa berjalan bila hukum ditegakkan.
Jangan heran kalau Pilkada yang berlangsung di daerah selalu diikuti aksi pembagian uang kepada para pemilih. Penelitian yang dilakukan Political Research Institute for Democracy (Pride) Jakarta di Mojokerto Mei lalu, menunjukkan politik uang memang terjadi dalam Pilkada. Malah dalam penelitian lebih 60% responden menyatakan memilih calon atau kandidat yang memberikan uang kontan kepada pemilih. Program muluk-muluk tak diperlukan.
Bila penelitian itu sahih, maka sistem demokrasi yang dibangga-banggakan Presiden SBY selama ini tak ada artinya. Dan lebih parah lagi, sistem pemilihan yang mahal dan korup ini menyebabkan korupsi bertambah subur di Indonesia.
Betapa tidak? Untuk maju dalam pencalonan Bupati sekarang dibutuhkan dana untuk partai politik dan kampanye mencapai Rp 10 milyar. Untuk gubernur jumlah tadi jadi berlipat-lipat, bisa mencapai ratusan milyar rupiah. Semua itu tentu jumlah yang terlalu besar yang tak mungkin bisa dibayar dari gaji yang diterima para calon bila kelak terpilih.
Pertanyaannya sekarang: bila terpilih bagaimana caranya bupati, gubernur, bahkan seorang presiden, mengembalikan dana kampanye yang telah dikeluarkan? Apalagi semua ini terjadi ketika hukum tak tegak dengan benar. Inilah persoalan terbesar bangsa pada saat ini: sistem politik yang kita gunakan sesungguhnya koruptif. Itu sebabnya perilaku korupsi tambah meluas saja.
Profesor Samuel P. Huntington, ahli ilmu politik dari Harvard University yang amat terkenal dengan teori benturan antar-peradaban (clash of civilization) itu, sejak tahun 1989 telah mengeluarkan pendapat bahwa demokratisasi berhubungan dengan kemakmuran. Di negeri dengan pendapatan rakyatnya rendah, sistem demokrasi selalu terancam untuk kembali menjadi otoritarian. Kelemahan sistem itu terutama karena sulitnya pengambilan keputusan dilakukan (Samuel P.Huntington, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, University of Oklahoma Press, 1991).
Mengikuti thesis ini, berarti sistem demokrasi di Indonesia sebagai negara berpenghasilan rendah dengan begitu banyak penduduknya hidup dalam kemiskinan, selalu terancam untuk kembali ke sistem otoritarian. Berbagai kerusuhan yang terus terjadi di sekeliling kita sekarang mengakibatkan semakin banyak rakyat yang kehilangan kepercayaan bahwa sistem demokrasi bisa menjadikan kita lebih makmur. Kenyataannya Indonesia malah menjadi failed state.
Penulis adalah mantan Redaktur GATRA dan TEMPO. Kini, bergabung dengan IPS (Institute for Policy Studies) Jakarta
Sistem demokrasi liberal sejak 1998 ini tak juga berhasil memberikan kemakmuran pada rakyat. Tawuran terjadi di mana-mana Agaknya Indonesia sekarang tergolong failed state, negara gagal. Apa pula itu? Think-tank (tangki pemikir) dari Amerika Serikat, Fund for Peace, setiap tahun sejak 2005 menyusun dan mempublikasikan daftar negara gagal (Failed States Index).
Failed States, menurut lembaga itu, memiliki 12 kriteria menyangkut masalah politik, ekonomi, dan sosial. Tapi yang terpenting: pemerintah pusat begitu lemah sehingga tak memiliki kontrol yang efektif atas teritorialnya, pelayanan publik terbengkalai, tindak kriminal dan korupsi menyebar luas, terjadi pengungsian atau perpindahan penduduk tanpa dikehendaki, dan perekonomian merosot tajam.
Dengan kriteria seperti itu, Fund for Peace memasukkan Indonesia dalam skala warning (peringatan) atau persisnya di peringkat 61. Artinya, masih ada 60 negara lebih jelek dari Indonesia, walau yang lebih bagus jauh lebih banyak.
Tampaknya posisi Indonesia tertolong karena perekonomiannya sekarang tak sedang merosot tajam, seperti dimaksudkan dalam kriteria. Peringkat pertama sebagai negara gagal adalah Somalia, disusul Chad, Sudan, Zimbabwe, Congo, Afghanistan, dan Iraq.
Penulis terkenal, profesor bahasa dan filsafat dari Massachusetts Institute of Technology (MIT), Noam Chomsky, pada 2006 menulis buku berjudul Failed States, mengungkap kesewenang-wenangan negara super-power Amerika Serikat, terutama ketika menyerbu Afghanistan dan Iraq.
Berbagai alasan dipakai negara adi-daya itu untuk campur tangan ke negara lain. Belakangan, setelah serangan teroris 11 September 2001, yang dianggap mengancam keamanan Amerika Serikat adalah negara gagal (failed states). Dalam konsep ini termasuk negara seperti Iraq yang diduga mengancam Amerika Serikat dengan senjata pemusnah massal (kelak terbukti tak pernah ada) dan terorisme internasional (yang sesungguhnya tumbuh sebagai akibat pendudukan pasukan Amerika atas negeri itu).
Dalam interpretasi yang lebih ketat, failed states diidentifikasikan dengan kegagalan memberikan keamanan bagi penduduknya, kegagalan menjamin hak-hak di dalam dan luar negeri atau memelihara berfungsinya institusi demokrasi (Noam Chomsky dalam Failed States, The Abuse Of Power And The Assault On Democracy. Hamish Hamilton, Great Britain, 2006).
Tampaknya semua yang dimaksudkan sudah terjadi di negeri ini. Presiden SBY hanya bisa berpidato atau berwacana bahwa negara tak boleh kalah oleh kekerasan. Tapi perkelahian dua kelompok pemuda di Jalan Ampera Jakarta Selatan, 29 September lalu, menunjukkan pemerintah gagal memberikan keamanan kepada penduduk. Bahwa terbukti dengan konkret preman amat berkuasa di negara ini. Ada yang mengatakan Indonesia sekarang dalam kondisi darurat preman.
Soalnya, hari itu dua kelompok pemuda terlibat tembak-menembak di jalan raya dengan menggunakan sejumlah pistol, tawuran dengan pedang, tombak, parang, kapak dan pentungan, tak ketinggalan hujan batu. Peristiwa itu terjadi di siang bolong, disaksikan polisi dan wartawan dengan kameranya, dan disiarkan televisi ke seluruh negeri. Tubuh-tubuh yang tergeletak di tengah jalan terluka parah dengan darah berceceran jadi sasaran empuk kamera.
Polisi? Ratusan polisi ada di tempat itu. Tapi mereka tak mampu mencegah orang berkejaran dengan pedang dan golok terhunus, bahkan menembak-nembakkan pistol. Adegan-adegan yang terjadi di siang bolong itu sungguh belum pernah terjadi di dunia mana pun. Agaknya itu hanya bisa ditemukan dalam imajinasi para penulis skenario Hollywood untuk film wildwest yang dibintangi John Wayne atau semacamnya.
Perang geng dan kartel narkoba di Meksiko atau Colombia memang mengerikan dengan korban amat besar. Tapi perang dan tembak-menembak itu tak terjadi di siang bolong secara terbuka disaksikan kamera wartawan televisi dan polisi, sebagaimana terjadi di Jalan Ampera.
Kabarnya polisi tak mampu mencegah perkelahian karena jumlah personal dan persenjataannya tak memadai. Dari sini muncul tuduhan bahwa intelijen polisi kebobolan dalam meramalkan apa yang akan terjadi di Jalan Ampera, di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Maka sementara menunggu bantuan polisi, korban pun berjatuhan, bergelimpangan dan berdarah-darah, bergeletakan di jalan raya. Tercatat pada hari itu tiga orang meninggal dunia, 12 orang terluka, 3 di antaranya polisi.
�Pertempuran�� di Jalan Ampera itu merupakan ekor perseteruan dua kelompok pemuda di klub malam Blowfish, Plaza City Senayan, Jakarta, 3 April lalu, yang konon disebabkan perebutan lahan pengamanan. Akibatnya, seorang pemuda meninggal dunia dan beberapa lainnya terluka. Peristiwa ini menyebabkan 4 pemuda diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tawuran besar tadi meletus pada sidang pengadilan kedua, ketika dua kelompok yang bertikai saling mengerahkan anggotanya ke pengadilan. Mestinya apa yang terjadi sudah bisa diantisipasi polisi.
Sistem yang Koruptif
Tapi sesungguhnya ��pertempuran�� Jalan Ampera hanya salah satu yang paling seru. Di mana-mana selama ini peristiwa sejenis banyak terjadi. Hampir bersamaan, misalnya, di Tarakan, Kalimantan Timur, ada ��perang�� antar-kelompok masyarakat yang berbeda.
Tawuran dimulai 27 September lalu oleh peristiwa sepele dan baru berakhir dua hari kemudian melalui perdamaian dua kelompok, dihadiri Gubernur Kaltim dan para pejabat daerah lainnya. Peristiwa ini menyebabkan 5 nyawa melayang, sejumlah lainnya luka-luka, beberapa rumah dibakar, dan sekitar 30.000 warga mengungsi.
Pada 4 Oktober lalu, gerombolan massa menyerbu dan melemparkan batu ke kantor polisi sektor (Polsek) Bandar Udara Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Polisi mencoba menghalau demonstran dengan melepas tembakan. Itu mengakibatkan salah seorang penyerbu tewas dan lima temannya ditangkap polisi.
Sebelumnya, 31 Agustus lalu, di Buol, Sulawesi Tengah, 4 penduduk meninggal dunia, puluhan luka-luka setelah terjadi bentrokan dengan polisi setempat. Massa menyerbu kantor polisi karena marah atas tewasnya seorang tukang ojek di rumah tahanan.
Di Tanjung Priok, April lalu, meletus kerusuhan Koja ketika Satpol PP akan menggusur makam Mbah Priok di areal seluas 5,4 hektar milik PT Pelindo. Penduduk setempat mempertahankan makam itu yang mereka anggap keramat. Maka terjadilah tawuran antara ratusan Satpol PP dengan rakyat. Akibatnya 3 anggota Satpol PP terbunuh, ratusan luka-luka, termasuk 20-an anggota Polri. Puluhan mobil dibakar dan beberapa kantor dijarah.
Banyak lagi peristiwa mirip terjadi di pelbagai pelosok Tanah Air, terutama kerusuhan sebagai akibat ketidak-puasan atas hasil pemilihan umum kepala daerah (Pilkada). Bahkan perkelahian massal sering terjadi dalam konser musik atau pertandingan sepak bola.
Mengapa semua ini terjadi? Ada banyak jawaban. Salah satu di antaranya karena hukum tak berjalan. Memang di mana-mana ada kantor polisi, kejaksaan, dan pengadilan. Tapi orang tahu bahwa kebanyakan polisi, jaksa, dan hakim, bisa dibayar. Artinya, keadilan sulit ditegakkan. Akhirnya, orang cendrung main hakim sendiri, sementara aparat hukum dan pemerintahan kehilangan wibawa. Pada saat itulah kantor polisi pun sering menjadi sasaran pelampiasan kemarahan masyarakat.
Gagalnya penegakan hukum mengancam sistem demokrasi liberal yang diterapkan di negeri ini sejak Reformasi 1998. Karena memang di mana pun sistem demokrasi hanya bisa berjalan bila hukum ditegakkan.
Jangan heran kalau Pilkada yang berlangsung di daerah selalu diikuti aksi pembagian uang kepada para pemilih. Penelitian yang dilakukan Political Research Institute for Democracy (Pride) Jakarta di Mojokerto Mei lalu, menunjukkan politik uang memang terjadi dalam Pilkada. Malah dalam penelitian lebih 60% responden menyatakan memilih calon atau kandidat yang memberikan uang kontan kepada pemilih. Program muluk-muluk tak diperlukan.
Bila penelitian itu sahih, maka sistem demokrasi yang dibangga-banggakan Presiden SBY selama ini tak ada artinya. Dan lebih parah lagi, sistem pemilihan yang mahal dan korup ini menyebabkan korupsi bertambah subur di Indonesia.
Betapa tidak? Untuk maju dalam pencalonan Bupati sekarang dibutuhkan dana untuk partai politik dan kampanye mencapai Rp 10 milyar. Untuk gubernur jumlah tadi jadi berlipat-lipat, bisa mencapai ratusan milyar rupiah. Semua itu tentu jumlah yang terlalu besar yang tak mungkin bisa dibayar dari gaji yang diterima para calon bila kelak terpilih.
Pertanyaannya sekarang: bila terpilih bagaimana caranya bupati, gubernur, bahkan seorang presiden, mengembalikan dana kampanye yang telah dikeluarkan? Apalagi semua ini terjadi ketika hukum tak tegak dengan benar. Inilah persoalan terbesar bangsa pada saat ini: sistem politik yang kita gunakan sesungguhnya koruptif. Itu sebabnya perilaku korupsi tambah meluas saja.
Profesor Samuel P. Huntington, ahli ilmu politik dari Harvard University yang amat terkenal dengan teori benturan antar-peradaban (clash of civilization) itu, sejak tahun 1989 telah mengeluarkan pendapat bahwa demokratisasi berhubungan dengan kemakmuran. Di negeri dengan pendapatan rakyatnya rendah, sistem demokrasi selalu terancam untuk kembali menjadi otoritarian. Kelemahan sistem itu terutama karena sulitnya pengambilan keputusan dilakukan (Samuel P.Huntington, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, University of Oklahoma Press, 1991).
Mengikuti thesis ini, berarti sistem demokrasi di Indonesia sebagai negara berpenghasilan rendah dengan begitu banyak penduduknya hidup dalam kemiskinan, selalu terancam untuk kembali ke sistem otoritarian. Berbagai kerusuhan yang terus terjadi di sekeliling kita sekarang mengakibatkan semakin banyak rakyat yang kehilangan kepercayaan bahwa sistem demokrasi bisa menjadikan kita lebih makmur. Kenyataannya Indonesia malah menjadi failed state.
Penulis adalah mantan Redaktur GATRA dan TEMPO. Kini, bergabung dengan IPS (Institute for Policy Studies) Jakarta
Sunday, September 19, 2010
Mahasiswa Indonesia Raih Gelar Summa Cum Laude di Maroko
Arip Rahman, mahasiswa Indonesia berhasil meraih gelar doktor dengan predikat Summa Cum Laude usai mempertahankan disertasinya berjudul �Syeikh Ahmad Deedat dan Upayanya Dalam Perdebatan Agama� dalam sidang yang berlangsung selama tiga jam di Auditorium Ahmed Hijji Fak. Adab dan Ilmu Humaniora , Universitas Mohamed V, Rabat, Maroko.
Arip yang juga bekerja sebagai lokal staf KBRI Rabat, Maroko mempertahankan disertasinya di hadapan empat tim penguji yang terdiri dari Ketua Prof. Dr. Mohamed Amin Al Ismaily, Promotor Prof. Dr. Jamal Al Sa�edy dan dua anggota Prof. Dr. Ahmad Al Boukily dan Prof. Dr. Ahmad Al Zeyadi, ujar Sekretaris III / Pelaksana Fungsi Pensosbud, Rahmat Azhari dalam keterangananya kepada koresponden Antara London, Sabtu.
Rahmat Azhari mengatakan dalam acara sidang tersebut hadir Dubes RI untuk Kerajaan Maroko Tosari Widjaja beserta ibu Mahsusoh Ujiati , keluarga besar KBRI Rabat dan civitas akademika Universitas Mohamed V Rabat serta mahasiswa-mahasiswa Indonesia dan Maroko.
Dalam disertasi setebal 400-an halaman yang ditulis dalam bahasa Arab, penulis mengemukakan pentingnya mendalami persoalan dialog dan perdebatan agama. Pemilihan Syeikh Ahmad Deedat sebagai tokoh yang dikaji dalam disertasi ini, menurut penulis, adalah karena perjuangan Syeikh dalam dialog antar agama khususnya antara Islam-Kristen layak mendapat apresiasi dan patut diteladani.
Sejak kemunculannya, Islam mempunyai karakteristik sebagai agama dakwah dan dialog yang mempunyai fitrah untuk dapat menembus batas negara, suku, bangsa dan bahasa. Dengan bekal basis teologi yang cukup dalam memahami Islam sebagai agama tauhid dan dakwah diharapkan umat Islam dapat menyampaikan pesan Islam yang Rahmatan lil `Alamin kepada pemeluk agama lainnya.
Disebutkan Syeikh yang mendalami persoalan-persoalan keagamaan dan banyak membaca literatur serta kitab suci agama lain secara otodidak. Oleh karenanya metode yang digunakan mempunyai karakteristik berbeda dari tokoh dialog agama lainnya yaitu cenderung lebih bebas, banyak menggunakan gaya bahasa cerita dan narasi namun tetap memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah dalam berdialog.
Perjuangan dakwahnya ditujukan untuk melawan gerakan kristenisasi yang sangat gencar dilakukan oleh para misionaris Kristen di kawasan Afrika.
Syeikh Ahmad Deedat lahir di India tahun 1918 dan kemudian menetap di Afrika Selatan sejak umur 9 tahun hingga wafat pada 2005. Beliau adalah pendiri Islamic Propagation Centre International (IPCI) dan mendapat penghargaan King Faisal Award tahun 1986 atas dedikasinya selama 50 tahun berdakwah dan berdialog dengan umat agama lain.
sumber : Republika.co.id
